Wabup Sigi Tegaskan OPD Harus Mampu Pertanggung Jawabkan Anggaran Dengan Baik

Sigi, Sulawesi Tengah – Wakil Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Samuel Yansen Pongi menegaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten itu harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh anggaran kegiatan dan operasional dengan baik.

“Iya, penatakelolaan anggaran dan pemanfaatannya harus sesuai ketentuan perundang-undangan, serta harus transpran dan akuntabel,” kata Samuel Yansen Pongi, di Sigi, Sabtu.

Samuel mengatakan pengelolaan keuangan di setiap OPD di Sigi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab agar tidak menuai masalah di belakang hari.

Oleh karena itu, kata dia, setiap OPD dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBD harus terkoneksi dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang telah didesain oleh pemerintah pusat.

“Hal ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel,” ujarnya.

Menurut dia, OPD memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penatakelolaan anggaran dalam menunjang upaya pemerintah meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI.

“Maka harus terus dilakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan, karena setiap OPD memiliki peran penting dalam mencapai predikat WTP,” ungkapnya.

Dalam pengelolaan keuangan, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Sigi selama empat tahun beruturut-turut sejak tahun 2016 – 2020 mendapat predikat WTP dari BPK RI.

Sehingga, kata dia, OPD sebagai pelaksana APBD diharapkan mampu dan cakap dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang dikelolanya

Ia menambahkan penatakelolaan anggaran melalui aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang disesuaikan dengan isi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD menjadi sesuatu yang baru bagi OPD.

“Peran seluruh pengelola keuangan di OPD sangat penting sebelum dokumen pembayaran diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah. Di samping itu, aplikasi SIPD ini juga lebih memudahkan OPD dalam penatakelolaan keuangan,” ujarnya. (Ant)