Pemkot Palu Bentuk Forum Ekonomi Kreatif Berdayakan Warga Penyintas Bencana

Palu – Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah sedang merumuskan pembentukan forum ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan sektor pariwisata yang memberdayakan warga penyintas bencana.

“Forum ini kami nilai sangat penting untuk mewadahi pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dan ketahanan ekonomi masyarakat,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu Nawab Kursaid yang ditemui, di Palu, Jumat.

Menurut dia, forum tersebut nanti tidak hanya sebatas sebagai wadah pertukaran informasi bagi sesama pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga diharapkan dapat menyokong kegiatan kepariwisataan di ibu kota Sulteng.

Sebagai status ibu kota, pengembangan Palu lebih ke arah sektor jasa, sehingga dibutuhkan sebuah upaya dan terobosan melalui forum tersebut.

Selain itu, pemkot juga mendorong untuk penguatan supaya lebih profesional mengelola program-program kepariwisataan dari pemerintah pusat.

“Sebagai kota yang lebih dominan ke arah jasa, tentunya Pemerintah Daerah memanfaatkan peluang ini dengan memberdayakan penyintas bergelut di bidang ekonomi kreatif untuk kebutuhan jangka panjang yang diwadahi forum dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator,” ucap Nawab.

Selain itu, bentuk dukungan lain, Pemkot Palu juga mendorong sekaligus memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan produk mereka ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sertifikat HKI, sebuah perlindungan hukum atas suatu produk yang diciptakan seseorang atau kelompok dalam rangka menguatkan kedudukan label produk tersebut sekaligus mendapat pengakuan dari pemerintah.

Data sementara di Dinas Pariwisata setempat, sekitar 100 lebih pelaku usaha ekonomi kreatif tercatat oleh pemerintah dan di sektor pariwisata, ekonomi kreatif yang menonjol produk olahan makanan, lalu produk kerajinan seperti sarung tenun Donggala yang saat ini terus mengalami kemajuan dari sisi kualitas.

“Ini upaya pemerintah melindungi suatu karya atau produk yang diciptakan pelaku ekonomi kreatif, karena melahirkan suatu produk unggul berbeda dari yang lain tentunya lahir dari sebuah gagasan berfikir. Forum tersebut juga nanti akan mengarah ke perlindungan HKI,” demikian Nawab. (Ant)