Ketersediaan Tempat Tidur Untuk Pasien COVID-19 di Anutapura Palu Menurun

Palu – Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengatakan ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu terus menurun seiring makin menurunnya warga yang terpapar virus tersebut.

“Ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 di RS Anutapura saat ini diposisi 30 persen yang sebelumnya 70 persen,” kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, yang ditemui di Palu, Kamis.

Menurut dia, berkurangnya kapasitas tempat tidur sebagai bukti bahwa upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di ibu kota Sulawesi Tengah terus menunjukkan progres yang baik, sehingga secara perlahan angka kasus menurun.

Dengan begitu, seluruh komponen yang terlibat dalam upaya penanganan risiko COVID-19 agar lebih mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, terlebih kegiatan testing, tracing dan treatment (3T) oleh tim Surveilans.

“Tercapainya kondisi yang baik tidak terlepas dari peran para pihak, termasuk masyarakat yang senantiasa mendukung upaya pemerintah menekan laju penularan virus corona,” ucap Hadianto.

Bila kondisi ini terus menunjukkan progres yang baik, Pemkot Palu menargetkan pekan depan Palu berada di zona PPKM level 2, sehingga dalam menggenjot upaya itu, perlu keseriusan para pihak terlibat bekerja di lapangan.

Selain itu, kebijakan karantina wilayah pada sejumlah kelurahan yang berada di zona merah saat itu menunjukkan kemajuan dengan penurunan kasus, salah satu contoh di Kelurahan Birobuli Selatan saat ini tinggal enam kasus aktif dari sebelumnya 29 kasus aktif.

“Saat ini Palu masih berada di zona level 4 pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 20 September mendatang,” kata Harianto.

Ia juga tidak bosan-bosan mengimbau warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, bahkan bila perlu dijadikan budaya dalam kehidupan sehari hari dengan menerapkan merapikan pola menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas.

“Kegiatan pendukung lainnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian seperti operasi yustisi tetap dilaksanakan, termasuk kegiatan vaksinasi lebih digencarkan guna membentuk kekebalan kelompok,” demikian Hadianto. (Ant)