Palu – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, mengalokasikan anggaran senilai Rp3 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi di kabupaten tersebut.
Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, dihubungi dari Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, mengemukakan alokasikan anggaran tersebut berasal dari Dana Transfer Umum (DTU) yang masuk dalam APBD Bangkep tahun 2.022.
“Alokasi anggaran ini dilakukan oleh Pemkab Banggai Kepulauan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat,” kata Ihsan Basir.
Ihsan menerangkan, alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi daerah dilakukan merujuk pada Perturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, maka dianggarkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,6 Miliar.
“Tetapi pemerintah daerah merencanakan sampai dengan Rp3 Miliar,” ujarnya.
Ia mengemukakan, spesifik peruntukan anggaran tersebut untuk sementara dilakukan pemetaan guna penajaman program/kegiatan/sub kegiatan serta sasaran dan prioritas penerima manfaat.
Selain anggaran tersebut, ujar dia, Pemkab Banggai Kepulauan juga mengalokasikan anggaran dari APBD murni senilai Rp300 juta kegiatan belanja bantuan sosial.
“Penganggarannya melalui Dinas Sosial untuk belanja bantuan sosial kesehatan masyarakat miskin,” katanya.
Pemkab Banggai Kepulauan, ujarnya, melalui APBD murni 2022 telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan – kegiatan yang bisa masuk kategori pencegahan inflasi di masyarakat sesuai dengan prioritas daerah.
“Seperti belanja bantuan sosial untuk masyarakat terpencil sebesar Rp800 juta, kemudian di sektor pertanian dan perikanan sebesar Rp5 miliar,” ungkap dia.
Lewat anggaran Rp5 miliar tersebut, masih menurut dia, Pemkab Bangkep memberikan bantuan bibit ke kelompok petani, bantuan keramba kepada nelayan, bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut, bantuan sarana prasarana perikanan tangkap. (Ant)
